Sejarah


Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta awalnya bernama Perpustakaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang berdiri beberapa saat setelah lembaga induknya, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1971. Sebelumnya, perpustakaan LBH Jakarta tidak hanya mempunyai koleksi monografi, tetapi juka koleksi kasus bantuan hukum yang ditangani oleh pengacara di LBH Jakarta sendiri. 

Tujuan awal didirikannya perpustakaan adalah guna mendukung kegiatan internal LBH Jakarta dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas.
Namun seiring dengan perkembangan meningkatnya kasus hukum yang ditangani LBH Jakarta yang menghasilkan ribuan dokumen kasus yang sering dicari dan digunakan sebagai sumber rujukan bagi perkembangan hukum di Indonesia oleh lembaga lain, aktifis, praktisi hukum, peneliti, akademi maupun masyarakat umum, maka Perpustakaan LBH Jakarta kemudian mengembangkan diri menjadi Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH).

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum sendiri saat ini mempunyai 2 (dua) unit kerja, yaitu perpustakaan dan arsip. Unit perpustakaan menyediakan mayoritas koleksi tentang ilmu sosial, khususnya ilmu hukum, sedang unit kearsipan berfungsi sebagai tempat pengolahan dan penyimpanan dokumen kasus hukum yang ditangani oleh LBH Jakarta.

Sebagai lembaga pemberi bantuan hukum tertua dan pertama kali di Indonesia, dan telah melakukan kerja-kerja advokasi bantuan hukum kepada masyarakat, maka LBH Jakarta setiap tahunnya mengangani kurang lebih 1000 kasus per tahun.

Banyaknya kasus yang diterima menjadikan LBH Jakarta sebagai rujukan pencari dokumen bantuan hukum dari berbagai kalangan, baik mahasiswa, akademisi, peneliti, advokat, wartawan, maupun aktifis LSM. Selain itu, dokumen bantuan hukum ini juga bermanfaat dalam melakukan advokasi pendidikan hukum bagi masyarakat. Hal Ini menjadi bukti bahwa LBH Jakarta sangat berperan dalam menyediakan sumber-sumber informasi bantuan hukum, misalnya Penggusuran Taman Mini, Ancol, Becak, Kasus PRD, peristiwa 27 juli 1997, kasus subersive Kasus Tanjung Priok,  dll.

Selain dokumen yang mengandung nilai sejarah terhadap perkembangan kota Jakarta, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum juga menyimpan dokumen gugatan citizen lawsuit Nunukan yang  pertama kali dilakukan oleh LBH Jakarta. Gugatan ini merupakan terobosan hukum mengingat mekanisme citizen Lawsuit belum ada dalam aturan hukum tertulis, sehingga ini menjadi tonggak diterimanya mekanisme gugatan CLS. Demikian pula dengan mekanisme gugatan legal standing dan class action di Indonesia.

Menyadari pentingnya dokumentai kasus yang telah dimiliki oleh lembaga yang pada pemerintahan Orde Baru menjadi 'lawan' pemerintah dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, PDBH LBH Jakarta berkeinginan untuk ikut berperan serta dalam penyebaran gerakan bantuan hukum struktural, pembaharuan hukum & kebijakan pemerintah.


Alamat : 

Jl. Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat

Indonesia - Postal Code : 10320 


Phone Number : 
(021) 3145518 
Fax Number : 
(021) 3912377

Jam Buka

Senin - Jum'at : 
Open : 09.30 AM
Break : 12.00 - 13.00 PM
Close : 16.30 PM 

Layanan & Fasilitas

Layanan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta meliputi: 
1. Baca di tempat 
2. Akses terbuka (koleksi buku) 
3. Hotspot area [wireless] 
4. Penelusuran & Informasi 
5. Fotokopi 

Koleksi PDBH

Selain koleksi buku-buku, makalah, kliping, CD/VCD & Laporan tentang hokum, LBH Jakarta juga mempunyai koleksi dokumentasi kasus yang pernah ditangani oleh LBH Jakarta, baik tentang pelanggaran hak Sipil dan Politik (SIPOL) maupun pelanggaran hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB).