Berkas Dijital

Hukum, Politik, dan Pembangunan: Pokok-pokok Pemikiran Yayasan LBH Indonesia tentang Perundang-undangan Pembangunan Kehidupan Politik

---

Sudah pada tempatnya dalam pelaksanaan politik hukum nasional diberikan prioritas pada pembentukan hukum yang dapat berfungsi sebagai sarana emansipasi sosial ('social emancipation'), bukan justru pada hukum yang memperluas landasan bagi 'kontrol sosial formal atas warganegara'. Lagipula, dalam tahap pembangunan sekarang, semakin dituntuk lebih banyaknya perundang-undangan menjamin implementasi hak-hak warganegara yang secara de jure telah termuat dalam UUD'45. Untuk itu, dalam bidang keOrmarsan, yang dibutuhkan adalah suatu perundang-undangan yang memungkinkan perwujudan de facto pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya pasal 28 UUD'45. Dengan demikian, perundang-undangan yang menyimpang dari jiwa dan semangat dalam Pancasila dan UUD'45 jelas hanya akan melahirkan kuatnya kecenderungan-kecenderungan otoritarianisme.

---

Informasi Detail

Judul Seri

Seri Pustaka Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

No. Panggil

340 HUK H

Penerbit

Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)., 1984

Deskripsi Fisik

vi+52hlm;-:17cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

340

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Budaya-Politik
Hukum
Undang-undang

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar